www.dw.de
Selama
ini kita mengenal Korea Utara sebagai salah satu negara yang paling tertutup di
dunia. Negara ini hanya memiliki hubungan sangat sedikit dengan negara lain.
Negara ini juga terisolasi dari pergaulan internasional, bahkan warganya tidak
punya akses ke dunia luar. Pemerintahan di Korea Utara dipimpin oleh seorang Presiden. Tidak
ada pemilihan umum untuk memilih presiden. Presiden dipilih oleh presiden
sebelumnya, Korea Utara bisa disebut juga sebagai satu-satunya negara di dunia
yang menerapkan monarki-komunis, karena kepala negara dipilih
berdasarkan keturunan.
Komunis
adalah ideologi dari negara ini, semua warga dipaksa hanya menyembah pemimpin
Korea Utara Kim Jong-Il, dan mendiang ayahnya, Kim Il-Sung. Ini berarti, tidak
ada agama atau kepercayaan mana pun yang diizinkan berdiri di negeri Korea
Utara. Tak terkecuali dengan medianya. Sangat tertutup, terisolasi, tidak
adanya kebebasan dan sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah. Media di negara ini
berada di belakang kontrol dari kediktatoran Komunis.
Undang-undang mengenai pers
tercantum dalam Pasal 67 yang bunyinya adalah masyarakat memiliki kebebasan
berbicara, publikasi, berkumpul , demonstrasi, dan asosiasi. Berdasarkan
konstitusi yang ada, negara menjamin kebebasan berbicara dan berpendapat tiap
warganya namun dalam hal ini hanya diperbolehkan jika dalam rangka mendukung
negara maupun partai. Hal-hal yang bersifat melawan pemerintahan tidak
diperbolehkan. Setiap tindakan yang dianggap melawan pemerintah atau menghina
Pemimpin Besar (presiden) akan diberikan hukuman yang berat yaitu mati atau
dipenjara. Dengan kata lain tidak ada kebebasan berbicara di Korea Utara (Zero,
2011).
“Situasi
di Korea Utara sama buruknya dengan tahun lalu. Orang-orang yang bekerja di
media harus membawa propaganda rezim penguasa dalam pemberitaan. Mereka sama
sekali tak bisa mengritik pemerintah atau membahas topik yang dianggap tabu.
Tidak ada kebebasan berekspresi sama sekali di Korea Utara” (Purwaningsih,
2007).
Pengekangan kebebasan berpendapat
dan berekspresi ini berarti pemerintah Korea Utara sangatlah membelenggu
kebebasan pers. Media massa harus selalu tunduk pada pemerintah karena sebenarnya
media yang ada di sana adalah media yang dibentuk oleh pemerintah sendiri.
Pihak swasta tidak diperbolehkan memiliki perusahaan media massa. Orang-orang
yang bisa mengakses berita hanyalah para anggota Partai Buruh. Saluran televisi
dan radio selalu menayangkan acara pemerintah.
Media didirikan dan dikuasai
sepenuhnya oleh negara. Orang-orang yang bisa mengakses media massa hanyalah
mereka yang berasal dari Partai Buruh dengan kata lain hanya bisa diakses oleh
orang-orang pemerintah saja.Korea Utara tidak mengijinkan pihak swasta
mendirikan suatu media.
Sesuai dengan Pasal 2: Segala macam
alat produksi adalah milik negara. Dalam hal ini termasuk pula alat-alat komunikasi
dan media baik cetak maupun elektronik dimiliki oleh negara. Media dipakai sebagai
alat untuk propaganda, salah satunya untuk mempropagandakan bahwa ajaran
komunisme sampai saat ini telah membawa kesejarteraan. Padahal banyak negara
komunis yang telah meninggalkan komunisme murni sebagai paham (Purwaningsih,
2007).
Karena penguasaan pemerintah
terhadap media massa yang begitu kuat, media massa yang ada kemudian menjadi
alat propaganda untuk menyosialisasikan ajaran komunisme sebagai ideologi Korea
Utara, juga memberitakan prestasi-prestasi pemerintah dalam usahanya menyejahterakan
rakyat atau bahkan tentang program nuklirnya. Dengan begitu, akan sangat
terlihat bahwa media massa yang ada di sana sangatlah mendukung pemerintah.
Korea Utara tidak memperbolehkan
media asing masuk ke wilayah negaranya, karena itu Korea Utara benar-benar
terisolasi dari dunia luar. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa banyak
hal-hal asing yang bisa mengganggu stabilitas dalam negeri. Berita-berita yang
masuk ke Korea Utara harus diatur dan melalui seleksi oleh pihak pemerintah, sehingga
rakyat tidak mengetahui berbagai berita terkini dari luar negeri selama
berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.
Korea utara menyadari pentingnya
media dalam mengendalikan pemikiran masyarakat. Media Korea utara semuanya
dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan mendukung program-program dan ideologi
pemerintah. Media senantiasa mengedepankan keberhasilan pemerintah dalam setiap
pemberitaanya.
Ada sebuah cerita menakjubkan
tentang wartawan luar negeri yang kebetulan diajak mengelilingi Korea Utara, dalam
suatu perjalanan ternyata mereka salah jalan, ketika
sadar mereka telah salah jalan, pejabat pemerintah Korea Utara itu dengan suara
bergetar meminta kepada para wartawan asing untuk tidak mengambil foto dan
menulis tentang apa yang sudah mereka lihat (jalan yang tidak beraspal, jalan berdebu,
bangunan tua yang terlihat lapuk dan tak terawat). Dia meminta agar para
wartawan asing itu menulis informasi “yang sebenarnya” (berita yang bagus) tentang
keberhasilan dan kemakmuran negerinya di bawah kekuasan rezim Kim itu (Daniel,
2012).
Dari
uraian di atas, dapat diketahui bahwa Korea Utara menggunakan sistem pers
soviet komunis. Pers dikuasai pemerintah dan partai dan menjadi sarana
propaganda penyebaran ideologi komunis dan sosialisasi kebijakan pemerintah dan
partainya kepada rakyat dengan berita-berita yang selalu mendukung pemerintah.
Hal ini menyebabkan salah satu fungsi pers yaitu sebagai pengawas dan
pengontrol pemerintahan tidak berjalan sama sekali. Selain itu pers di Korea
Utara memiliki prinsip sebagai media yang bebas dan bertanggung jawab, namun
yang dimaksud adalah bebas dari kaum borjuis dan bertanggung jawab pada partai.
Sudah sangat jelas dipaparkan
tentang lika-liku perjalanan pers serta pemerintahan di negara Korea Utara,
maka tentu kondisi mengenaskan tersebut juga berpengaruh terhadap keadaan
sosial ekonomi warga Korea Utara. Seperti apa yang telah di tuturkan oleh Presiden
Amerika Serikat, Barack Obama dalam sebuah konferensi pers bersama Presiden
Korea Selatan, Lee Myung-Bak "Jika sebuah negara tak bisa memberi makan
rakyatnya dengan baik, tak bisa menghasilkan sesuatu yang berguna buat siapapun,
tak memiliki ekspor selain senjata dan itu pun bukan dari jenis yang terbaik, Jika
tak bisa memenuhi indikator kesejahteraan apapun bagi rakyatnya tentunya, anda
mengira mereka akan melakukan perubahan, ada hal-hal yang tak akan berhasil dan
apa yang mereka lakukan tidak akan menghasilkan apa-apa" itulah keheranan
Obama pada kondisi Korea Utara yang kontras dengan keterpukauannya terhadap
Seoul yang menunjukkan banyak kemajuan.
Bagaimana
pun caranya penguasa Korea Utara berupaya menutup-nutupi kondisi sosial-ekonomi
negerinya itu, selama ini dunia pun tahu bahwa negeri komunis ini sudah lama
rakyatnya berada dalam kehidupan yang menderita karena kemiskinan dan kelaparan
(Daniel, 2012).
Begitu
besar pengaruh keadaan sistem pers suatu negara terhadap perkembangan sosial
ekonomi warga negara itu sendiri. Terisolasinya hubungan warga negara dengan
warga luar negara, dibelenggunya keadaan pers, otoriternya pemerintahan, dan
diabaikannya kondisi suatu tempat yang memprihatinkan, membuat banyak warga
negara lain merasa prihatin terhadap keadaan warga negara Korea Utara.
Referensi:
Daniel,
H.T., 2012. Salah Jalan, Wartawan Asing
Malah Diperlihatkan Kemiskinan Rakyat
Korea
Utara. [Online] Available at: <
file:salah-jalan-wartawan-asing-malah-diperlihatkan-kemiskinan-rakyat-korea-utara-454530.html>
(Accessed 04 January 2014)
Purwaningsih,
A., 2007. Laporan Reporter Tanpa Batas
2007: Eritrea Tersungkur, Korea
Utara
Tak Ada Perbaikan. [Online] Available at: <file:laporan%20reporter.htm>
(Accessed 04 January 2014)
Zero, 2011. Sistem
media massa korea utara. [Online] Available at: <file:sistem-media
massa-korea-utara.html>
(Accessed 04 January 2014)
